Kebijakan E-katalog – LPSE Beranggapan Media Bak Kontraktor Jual Barang dan Jasa

Tulang Bawang Barat,(suarapedia.id) – Kerja sama awak media dengan pemerintah ( kominfo Tubaba ) diwajibkan mengikuti program e katalog – lpse. Tujuannya jelas untuk mendata sejauh mana belanja daerah, khususnya untuk kegiatan advertorial dengan media massa dapat di ketahui secara transparan dan akuntable. Belanja daerah adventorial media massa masuk dalam APBD yang setiap tahunnya selalu di anggarkan.

Namun dalam prateknya program e – katalog – lpse antara awak media dan pemerintah ( kominfo tubaba ) sepertinya, belum bisa diterima sepenuhnya di kalangan internal awak media. Masih terjadi penolakan cukup keras atas program tersebut e katalog – lpse yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. Ada yang diterima dan ada yang di tolak untuk bekerja sama dalam kegiatan adventorial. Sejauh ini penolakan program e – katalog – lpse oleh awak media dapat di pahami dan di mengerti.

Sepertinya belum ada persepsi yang sama di antara awak media dan pemerintah ( kominfo tubaba ). Program e – katalog – lpse yang digagas oleh pemerintah ( kominfo tubaba ) dalam prakteknya masih banyak merugikan awak media. Banyak yang tersingkir tidak terakomodasi di kegiatan kerja sama adventorial, padahal bagi awak media kerja sama adventorial itu sangat penting. Dan juga kerja sama adventorial merupakan sebuah bentuk adanya pengakuan legalitas formal sebagai awak media dalam kerja – kerja jurnalis di lapangan. Tidak di anggap barang ilegal.

Penyebab masih di tolaknya program e – katalog lpse oleh awak media karna kurangnya peran sosialisasi oleh pemerintah ( kominfo tubaba ). Pelaksanaan Program e – katalog – lpse masih belum begitu dipahami secara menyeluruh. Masih banyak awak media yang kesulitan bagaimana tata cara menjalankan program e – katalog lpse. Karna program tersebut bersifat sistem digital. Perlu keahlian dan pengetahuan dalam pengisian sistem program e – katalog lpse.

Tentu karna di anggap masih baru program e katalog – lpse tentu banyak yang mengalami kesulitan. Kesulitan ini yang pada akhirnya mengakibatkan sistem pengisian digital e – katalog – lpse oleh awak media tidak terpenuhi dan di anggap tidak memenuhi syarat administratif untuk lolos bekerja sama adventorial. Dan masuknya program e – katalog – lpse untuk kerja sama adventorial awak media dan pemerintah ( kominfo tubaba ), tentu konsekuensi akhirnya masuk kategori sistem pengadaan barang dan jasa. Sebagai mana logika proyek pembangunan pada umumnya di tender, di lelang dan di laksanakan. Ada yang lolos maupun gugur. Gugurpun tidak di ketahui apa penyebab kekurangannya.

Artinya, semua aktivitas kegiatan awak media masuk kategori penyedia layanan barang dan jasa kepada pemerintah ( kominfo tubaba). Tak jauh beda dengan para pekerja kontraktor lainnya penyedia barang dan jasa, yang mengerjakan berbagai macam proyek pembangunan. Pemaknaan ini yang sesungguhnya masih ditolak oleh para awak media. Bahwa awak media bukan penjual barang dan jasa seperti kontraktor lainnya dalam bidang infrastruktur / suprastruktur.

Jika konsepnya masuk kategori penjual barang dan jasa, maka kewenangan penuh ada di tangan pemerintah sebagai pemakai. Suka – suka pemerintah ( kominfo tubaba) mana yang di senangai di sukai, untuk menggunakan barang dan jasa yang di tawarkan oleh awak media. Harus di ingat pula bahwa, Program e katalog- lpse memiliki ruang untuk di rekayasa, siapa awak media yang mau dipilihnya. Pemenangnya sangat mudah dan bisa di atur. Dan hal ini tentu rasa keadilan sulit untuk di tegakan. Prilaku kolusipun bisa terjadi dalam menentukan kerja sama awak media advetorial. Secanggih apapun sebuah sistem digital e – katalog lpse tetap ada yang menjalankan secara personal.

Hemat penulis dalam menyikapi persoalan e – katalog lpse sebagai program kerja sama bersama awak media adventorial dengan pemerintah ( kominfo tubaba ) memang harus di tinjau ulang kembali. Dan semua organisasi awak media yang ada juga harus bersatu padu. Masih ada kecenderungan keberadaan organisasi awak media tidak aspirat.(Dws)