Minhairin Sebut Sinergisitas Antar Pemerintah Jadi Kunci Keberhasilan Pembangunan di Way Kanan
Way Kanan (Suarapedia.id) — Asisten Umum Pemerintah Provinsi Lampung, Minhairin menilai bahwa sinkronisasi kebijakan pembangunan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 terdapat beberapa kunci keberhasilan pembangunan.
Yaitu tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap keberhasilan pembangunan efektif. Sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang didasari koordinasi antar jenjang pemerintahan.
“Serta kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan,” kata Asisten Umum Pemprov Lampung, Minhairin dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Way Kanan di GSG Pemkab setempat, Jum’at, (25/03/2022).
Dalam capaian pembangunan, Minhairin menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Way Kanan pasca pandemi Covid-19 mulai menggeliat dan pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,90%.
“Lebih baik dibanding tahun 2020 (-1,16%), meski belum sebesar capaian sebelum pandemi,” ungkap dia.
Lebih lanjut, dia menilai bahwasanya terdapat beberapa permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung. Pertama, pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19 memerlukan upaya penguatan dan percepatan pertumbuhan.
“Dimana pada tahun 2021 pertumbuhan mencapai presentase 2,79%. Hal itu masih jauh dibawah capaian pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi,” kata dia.
Kedua, kualitas pembangunan manusia pada tahun 2021 adalah sebesar 69,90 poin, dalam kategori sedang dan masih yang terendah di Sumatera.
Ketiga, kemiskinan yang turun cukup signifikan dari 12,62% per Maret 2021 menjadi 11,67% per September 2021. Namun persentase kemiskinan Lampung masih jauh lebih tinggi dibanding Nasional yakni 9,72%.
Keempat, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kondisi ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Kelima, tingkat pengangguran pada tahun 2020 mencapai 44,67% atau meningkat sebesar 0,64% dari capaian di tahun 2019.
“Keenam yaitu tingkat kemantapan jalan yang belum mencapai target seiring dengan budget constrain. Sehingga sangat mempengaruhi konektivitas wilayah serta arus manusia, barang dan jasa,” ungkap Minhairin. (MOES)
