Anggota Fraksi PKS Tuding Kebijakan WFH Bikin DPRD Lampung Lumpuh
Redaksi
BANDARLAMPUNG,(Suarapedia.Id) – Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung Vittorio Dwison menilai surat edaran work from home membuat DPRD lumpuh.
Vittorio mengatakan, imbas dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 045.2/123/VII/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam Masa PPKM Level 4 menyebabkan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Lampung menjadi terhambat bahkan dikatakan lumpuh.
“Di tengah pandemi serta perpanjangan PPKM Level 4 yang menurut saya sudah begitu genting, tentu tugas pengawasan sebagai Anggota DPRD juga harus lebih dikuatkan dan bekerja lebih keras karena kondisi extra ordinary,” kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung ini, Selasa (27/7/2021).
Namun demikian, kata dia, imbas Surat Edaran itu, tugas-tugas kedewanan termasuk pengawasan menjadi terhambat bahkan lumpuh.
Menururnya, Sekretariat DPRD jauh berbeda dibanding Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dimana, lembaga tersebut menjadi support dan instrument pendukung penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota serta Pimpinan DPRD Lampung.
“Khususnya dalam hal pengawasan, tentu keberadaan Sekretariat DPRD begitu vital, oleh karena itu saya minta Sekda tinjau ulang,” kata Vittorio Dwisono(**)
