ASN Resah, Salah Satu Pejabat Teras Di Mesuji Terindikasi Tidak Netral, ” Tokoh Masyarakat” Jika Benar Berikan Sangsi Tegas Sesuai Aturan

Mesuji Lampung,(Suarapedia.Id) – Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkup Pemkab Mesuji Resah Adanya Indikasi Tidak Netralnya salah Satu Pejabat Teras yang Menjabat di Lingkup Pemda Mesuji.

Di Ketahui Pejabat Mesuji yang Merangkap dua jabatan sekaligus itu Terindikasi Menjadi boneka (Ujung Tombak) Salah Satu Paslon Di Mesuji.

Kuat Dugaan Jabatan yang di Berikan Sebelumnya Merupakan Jabatan Titipan Salah Satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Untuk (Politik Praktis) Kepentingan Politik

Sementara itu, Adanya indikasi Tidak Netral salah satu Pejabat Mesuji Terkuak dari Adanya Pengakuan salah Satu Pejabat Yang Mengatakan bahwa Ada Arahan Untuk ASN Agar Memilih salah Satu Paslon yang saat Ini tengah Maju di Pilkada Mesuji 2024.

” Tolong Jangan Sebutkan sama saya Dinda, Karna soal ini sangat Rentan, Sementara saya sebagai ASN Harus Netral Sesuai Aturan. Kata Salah Satu ASN di Lingkup Pemda Mesuji

Akibat Dari Hal itu, Sebagaian ASN yang Notabenya Harus Netral sesuai Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan.

Terpisah, Indikasi Ketidak Netralan salah satu Pejabat Teras Tersebut di Sayangkan (SM) Salah satu Tokoh Masyarakat Mesuji  Menurutnya Apabila Sekelas Pejabat Teras Tidak Nertal akan sangat Berpengaruh Kepada Netralitas ASN, Selain itu ASN akan Menjadi Takut Karna Adanya Ancaman harus Berpihak ke salah satu Paslon.

” ASN kan di tuntut Untuk Netral, Soal Adanya Isu Pejabat Tinggi yang Menggunakan (Politik Praktis) Untuk Menakut Nakuti ASN lainya itu Tidaklah Di Benarkan secara aturan.

” Ya, jabatan Tinggi dan strategis itu adalah Jabatan yang Digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Bukan sebaliknya Memberikan Ancaman kepada ASN untuk Memilih salah Satu Paslon, Namanya ASN jika di Perintahkan Pimpinan pastinya Akan Takut .Ucapnya.

lebih dalam ia Menjelaskan’ Susah Juga Jika Birokrasi Politik Harus Melibatkan ASN Karena Petingginya Adalah boneka Salah Satu Paslon , jika itu Terjadi Tentunya akan Sangat Meresahkan Seluruh ASN Lainya. Tambahnya Lagi,

Terkait Indikasi salah Satu Pejabat Tinggi Menjadi Boneka dan Menggunakan Poltik Praktis, Saya Minta Kepada Pihak Pihak Terkait dapat Mendalami soal Indikasi Tersebut, Jika Terbukti Seharusnya di Ganti dan Di Kenakan Sangsi Tegas.

‘Kan Jelas Pelanggaranya Bahwa Aparatur Sipil Negara Itu Harus Netral. Pungkasnya pada Senin 4/11/24.