Pesisir Barat – suarapedia, Pembangunan gedung B.1 komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan mulai dikerjakan kembali pada akhir bulan Agustus Tahun 2023 mendatang, luasan wilayah dalam pembangunan gedung B.1 ini diperkirakan sekitar 729 meter persegi.
Lokasi pembangunan gedung B.1 tersebut terletak atau menyatu dengan komplek gedung kantor bupati. Pembangunan gedung B.1 ini berlanjut dengan adanya anggaran yang tersedia yaitu sebesar 5 Miliar Rupiah di Tahun 2023.
Saat diwawancara pada Jumat (28/07/2023), Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Agus Wijaya,S.E, mengatakan peruntukan atau fungsi gedung B.1 ini direncanakan untuk Mall Pelayanan Publik (MPP), yang mana dalam gedung B.1 tersebut digunakan untuk melayani masyarakat secara langsung.
“Gedung B.1 ini di isi dengan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 11 instansi vertikal, adapun 6 OPD yang ada di gedung B.1 tersebut di antaranya adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Transmigrasi Ketenagakerja dan Perindustrian, kemudian Dinas kesehatan, dan Dinas Pendapatan Daerah,” papar Agus.
Sedangkan untuk Instansi vertikal akan di isi oleh BPJS Kesehatan, Kepolisian, PLN, BPN atau ATR, Kementrian Agama, AP2KP, Imigrasi, Bapenda Provinsi, Bank Lampung, Taspen, dan PT Pos Indonesia,” ujar Agus Wijaya.
Kendala terhambatnya pembangunan Gedung B.1 ini adalah minimnya anggaran yang tersedia di Tahun 2023 yang hanya berjumlah 5 Miliar Rupiah.
“Dengan anggaran yang tersedia maka pekerjaan tersebut hanya dapat mencakup bagian interior seperti pekerjaan struktur, arsitektur, elektrikal, dan pekerjaan plumbing. Untuk eksteriornya sendiri insyaallah akan di tangani di anggaran selanjutnya,” bebernya.
Agus berharap agar pembangunan Gedung B.1 ini dapat segera rampung, ia meminta semua pihak untuk dapat bersama-sama mendukung pembangunan Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar supaya pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal.
Untuk diketahui sejak awal dibangun pada Tahun 2017 lalu pembangunan mega proyek komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menghabiskan anggaran sekitar 360 Miliar Lebih
Hingga kini Pemkab setempat terus berupaya untuk segera menyelesaikan pembangunan itu dalam mendukung efisiensi pelayanan kepada masyarakat sekaligus dalam upaya untuk meninggalkan julukan 3T (Tertinggal,Terdepan, Terluar) yang saat ini masih disandang Pesisir Barat. Karena syarat untuk keluar dari julukan daerah 3T salah satunya yaitu daerah harus memiliki komplek perkantoran yang memadai dalam menyediakan pelayanan publik. (Bhr)
