Tulang Bawang Barat-(suarapedia.id)- Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Pringsewu Ahmad Fijayyuddin, mengklarifikasi perbedaan informasi terkait kepengurusan IWO yang baru terbentuk di Kabupaten Pringsewu.
Menurutnya, ketua PD IWO pringsewu,Ahmad Fijayyuddin
ada perbedaan versi kepemimpinan di tingkat pengurus pusat dan pengurus Wilayah Provinsi Lampung.
Ahmad Fijayyuddin,mengatakan berdasarkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Ke-I IWO Lampung yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung pada Rabu, 7 Agustus 2022, Riko Amir terpilih sebagai Ketua PW IWO Lampung.
Dalam pemilihan Riko Amir memperoleh 25 suara, unggul dibandingkan Edi Arsadad yang hanya memperoleh 11 suara saja.
“Saat ini secara sah, Riko Amir merupakan Ketua PW IWO Lampung
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online dengan Nomor: 031.B/SKep-PW/PP-IWO/V/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP IWO Teuku Yudistira Adi Nugraha, M.I.Kom,” terang Ahmad Fijayyuddin, Sabtu (18/5/2024).
Ahmad Fijayyuddin juga menyampaikan bahwa SK kepengurusan PD IWO Pringsewu saat ini masih dalam proses di Pengurus IWO pusat untuk diterbitkan secara kolektif.
“Sah-sah saja jika memang
ada IWO tandingan dengan kepemimpinan yang berbeda,
tapi yang pasti kita masih dalam naungan IWO dengan kepemimpinan Pusat Teuku Yudistira Adi Nugraha, serta kepemimpinan wilayah Lampung Riko Amir,” tutupnya
Terpisah, Ketua PW IWO Lampung Riko Amir juga menegaskan bahwa PD IWO yang diketuai oleh Ahmad Fijayyudin adalah IWO yang sah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kita sudah menjalankan Mubesda, Mubeswil sampai Mubes di akhir 2023 lalu untuk pemilihan ketua umum dan Yudistira terpilih sebagai Ketum serta Diah terpilih sebagai Sekjen,” kata Riko melalui sambungan telepon, Sabtu (18/5/2024).
Riko Amir juga mengomentari beberapa kelompok yang mengaku sebagai Pengurus IWO Lampung pun demikian dengan di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tanggamus, yang menyatakan diri mereka IWO, baiknya pemerintah daerah bisa menilai sendiri sepak terjang kelompok tersebut.
“Untuk IWO Lampung tidak ada pembekuan-pembekuan baik di Provinsi maupun daerah, kami tidak bertanggung jawab dengan gerakan-gerakan mereka dan kami tidak mau terprovokasi serta terlibat dalam kelakuan mereka.” pungkasnya
