DPRD Lampung mengaku prihatin dengan kondisi tujuh kabupaten/kota di Sai Bumi Ruwa Jurai yang berstatus Zona Merah dalam penyebaran Covid-19

Lampung,(Suarapedia.id)-Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo mengatakan, tentunya kondisi ini akan mempersempit gerak masyarakat. Dampak yang ditimbulkan berbagai macam, mulai dari dampak ekonomi, meningkatnya paparan, angka kematian juga meningkat.

Ditambah lagi, ditengah keterbatasan ketersediaan oksigen, tentu kebutuhannya juga semakin banyak. Deni mengatakan, ada berbagai pembenahan yang harus dilakukan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Dijelaskan, selama ini penanganan Covid hanya berpacu pada action lembaga dan tenaga kesehatan saja.

“Tumpuannya pada penegak medis saja. Ibarat kalau ada arus, kita hanya menampung saja. Di baskom, kalau sudah tidak muat diganti drum, dan seterusnya. Kita tidak berbuat bagaimana mengentikan arus ini. Kalau arusnya tidak dihentikan atau dikurangi debit airnya, ya tidak akan selesai-selesai persoalan ini,” jelasnya, Rabu (28/7).

Daerah di Lampung PPKM Level 3, Empat Daerah PPKM Level 2
Dia menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) cara yang cukup optimal selagi memang itu dijalankan dengan tidak hanya sekedar memasang simbol. “Pendekatannya di RT. Penyekatan juga tidak harus di semua tempat. Akan tetapi di zona kuning, hijau, merah saja. Tapi, implementasinya tidak hanya sekedar memasang spanduk. Polda juga ada program kampung tangguh, saya juga berterima kasih dan ini bisa dioptimalkan,” katanya.

Bila masyarakat membandel, kata dia, di lampung sudah asa Perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru (Perda Covid). Kemudian ada UU Kesehatan. Namun, pemerintah juga harus fair untuk membuat masyarakat juga merasa diperhatikan. Seperti, mempercepat penyaluran bantuan sosial, terlebih kepada yang menjalani isolasi mandiri.

Deni menambahkan, angka peningkatan paparan meningkat lantaran pemerintah memperluas tracing. Indikatornya, RS Full, angka kematian tinggi dan jumlah isoman juga banyak. “Yang harus dilakukan adalah masyarakat juga tidak boleh hanya berpangku pada pemerintah saja. Nakes ini sudah kewalahan. Vaksin rendah, pusat juga terkesan hanya memikirkan Jawa dan Bali saja. Pihak polri yang turun tangan untuk vaksinasi masal. Memang vaksin tidak menjamin tidak terpapar, tapi ini ikhtiar. Tapi cara mujarab melawan Covid adalah kita semua taat prokes, debit air tadi bisa terkurangi,” imbuhnya. (rls)