Wabup Tulang Bawang Dampingi Gubernur Lampung Bahas RUU Komoditas Singkong di Kompleks Parlemen Jakarta
Jakarta, 25 Juni 2025 – Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara III, Lantai 1, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Agenda ini difokuskan pada penyelesaian berbagai persoalan tata niaga, produksi, dan hilirisasi komoditas ubi kayu (singkong), yang merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Provinsi Lampung.
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Lampung Mirzani Djausal bersama enam kepala daerah lainnya: Bupati Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, Wakil Bupati Lampung Utara, dan Bupati Tulang Bawang Barat. Selain itu, hadir pula Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia, serta sejumlah pejabat teknis dari berbagai OPD.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang juga anggota DPR RI Dapil Lampung II, menyatakan bahwa penyusunan RUU ini sangat penting karena besarnya dampak ekonomi sektor singkong.
“Hadirnya Gubernur dan tujuh kepala daerah menunjukkan bahwa isu ini sangat mendesak dan menyentuh langsung hajat hidup masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur Lampung menambahkan, sektor singkong menopang kehidupan sekitar 2 juta warga Lampung dan berkontribusi hingga Rp50 triliun terhadap PDRB provinsi. Namun, praktik harga di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah.
Wabup Hankam Hasan menyatakan bahwa kehadiran dirinya merupakan bentuk komitmen kuat Pemkab Tulang Bawang dalam memperjuangkan nasib petani.
“Tulang Bawang adalah daerah penghasil singkong utama. Kami hadir untuk mendorong lahirnya regulasi yang berpihak kepada petani dan keberlanjutan industri singkong,” tegasnya.
Pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan kini bersatu dalam upaya memperkuat ekosistem komoditas singkong demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
